MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Perintis Kemerdekaan - Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Telp./Fax. 0380827611 Email : ptakupang@yahoo.co.id

Kupang dan Sekitarnya
Minggu, 21 Oktober 2018

 

sekretariat/berita/gambar/pta-kupang-kantor.jpg

Hak-Hak Mendapat Bantuan Hukum

01 Januari 2018

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, ditujukan untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 (1).

 

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

 

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya. Untuk lebih jelasnya anda dapat download peraturan peraturan di bawah ini :

 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Aplikasi External

Aplikasi Internal

Alamat Kantor

Jln. Perintis Kemerdekaan Oebobo - Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Telpon/Fax : 0380 827611
Email : ptakupang@yahoo.co.id

DENAH LOKASI KANTOR

JAM KERJA

DASAR HUKUM KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008
PERMA Nomor 07 2016
Hari Masuk Pulang Istirahat
Senin s/d Kamis 08.00 WITA 16.30 WITA 12.00 s/d 13.00 WITA
Jum'ad 07.30 WITA 16.30 WITA 11.30 s/d 13.00 WITA
w3c html 5 w3c wai AAA HIT : 404704 Copyright © JUNAIDIN 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG